Pati – beritanuswantara.com. Aliansi Tokoh Masyarakat (TOMAS) Kabupaten Pati mulai memperkuat konsolidasi internal. Dalam rapat yang digelar Rabu (26/8/2026), Aliansi TOMAS menghasilkan sejumlah keputusan strategis, mulai dari rencana audiensi ke DPRD Pati hingga penegasan mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan aliansi.
Salah satu keputusan utama adalah rencana segera melakukan audiensi ke DPRD Kabupaten Pati dengan mengundang Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Kapolresta Pati dan Dandim Pati.
Langkah tersebut menunjukkan Aliansi TOMAS ingin membuka ruang komunikasi langsung antara unsur masyarakat, lembaga legislatif, dan aparat keamanan. Di tengah dinamika sosial yang berkembang, audiensi dinilai penting untuk menyamakan persepsi sekaligus menjaga situasi Kabupaten Pati tetap kondusif.
Namun, rapat tersebut tidak hanya membahas agenda eksternal.
Aliansi TOMAS juga menegaskan kembali tata kelola dan mekanisme organisasi. Ke depan, setiap kegiatan yang membawa nama Aliansi TOMAS wajib terlebih dahulu diputuskan dan direkomendasikan oleh seluruh ketua lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam aliansi.
Pelaksanaan mandat tersebut kemudian dipercayakan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen).
Keputusan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa kegiatan yang mengatasnamakan Aliansi TOMAS tidak boleh berjalan berdasarkan kepentingan atau keputusan sepihak.
Sekjen diberi kewenangan untuk menentukan rekanan yang membantu pelaksanaan kegiatan. Namun, kewenangan tersebut tetap berada dalam lingkup internal Aliansi TOMAS, dengan melibatkan para ketua lembaga dan ormas yang tergabung di dalamnya.
Poin penting lainnya dalam rapat adalah penegasan mengenai kegiatan Forum Komunikasi Rakyat Pati di DPR RI sebelumnya.
Aliansi TOMAS menyatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan Forum Komunikasi Rakyat Pati, yang di dalamnya terdapat sejumlah ketua lembaga dan organisasi, merupakan bagian dari gerakan bersama.
Hal itu didasarkan pada posisi Forum Komunikasi Rakyat Pati sebagai bagian dari Aliansi TOMAS Pati.
Dengan demikian, kegiatan tersebut dipandang bukan sebagai agenda kelompok tertentu, melainkan sebagai bagian dari gerak dan kepentingan bersama dalam struktur Aliansi TOMAS.
Keputusan rapat tersebut memperlihatkan arah yang ingin dibangun Aliansi TOMAS: konsolidasi internal diperkuat, koordinasi diperjelas, dan setiap gerakan yang membawa nama aliansi harus memiliki mandat yang jelas.
Di tengah meningkatnya dinamika aspirasi masyarakat, Aliansi TOMAS tampaknya ingin memastikan bahwa setiap langkah organisasi tidak berjalan liar dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di internal.
Rencana audiensi dengan DPRD Pati yang melibatkan unsur Polresta dan Kodim juga menjadi sinyal bahwa komunikasi antarlembaga akan ditempatkan sebagai jalur utama dalam menjaga stabilitas daerah.
Aliansi TOMAS kini menegaskan satu prinsip penting: setiap kegiatan harus melalui keputusan bersama, setiap mandat harus jelas, dan setiap langkah yang membawa nama aliansi harus dapat dipertanggungjawabkan.
Keputusan tersebut sekaligus menjadi langkah konsolidasi untuk memperkuat peran tokoh masyarakat, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga komunikasi, persatuan, serta kondusivitas Kabupaten Pati.
